PENERAPAN
MAZHAB SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
TERKAIT PEMECAHAN PROBLEM PLURALITAS BANGSA INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM
NASIONAL
Diajukan untuk memenuhi salah satu
penilaian mata kuliah Teori Hukum Pembangunan
Oleh:
Mega Meirina
110110100270
Dosen:
Maret Priyanta, S.H.,
M.H.
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2014
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
LATAR
BELAKANG
Indonesia adalah negara yang
becorak multi etnik, agama, ras dan golongan. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika
secara de facto mencerminkan kemajemukan budaya bangsa dalam naungan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara yang membentang luas dari Sabang
sampai Merauke selain memiliki sumber daya alam (natural recsources)
juga mempunyai sumber daya budaya (cultural resources) yang beraneka
ragam coraknya (I Nyoman Nurjaya, 2007).[1]
Keragaman
etnik yang ada di Indonesia sudah tentu mengandung dimensi multibudaya
(multikultural). Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki
kelompok-kelompok etnik yang berbeda dalam kebudayaan, bahasa, nilai, adat
istiadat dan tata kelakuan yang diakui sebagai jalan positif untuk menciptakan
toleransi dalam sebuah komunitas. Masyarakat yang terdiri dari berbagai suku
bangsa atau masyarakat yang berbhineka juga didefinisikan sebagai masyarakat majemuk,
masyarakat plural atau pluralistik.[2]
Paradigma
pluralisme pada awalnya digunakan untuk melakukan counter terhadap
teori-teori tradisional mengenai kedaulatan negara. Hal ini karena teori-teori
tradisional tersebut tidak atau kurang memertimbangkan adanya bermacam-macam
hak, kepentingan dan perkembangan dari aneka warna kelompok atau golongan di
dalam negara (Soerjono Soekanto, 2010).[3]
Pembangunan
hukum, sebagaimana aspek pembangunan di bidang lainnya, sudah seharusnya mempertimbangkan
aspek multikultural yang ada dalam suatu komunitas negara. Pembangunan hukum
yang mengabaikan fakta kemajemukan masyarakat (political of legal plurality
ignorance) dapat menjadi pemicu terjadinya konflik nilai dan norma dalam
masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Benard L. Tanya (2010) membuktikan bahwa
hukum positif/hukum nasional bahkan menjadi beban bagi sebagian masyarakat
lokal. Hal ini terjadi karena meskipun fakta kehidupan yang menunjukkan keragaman
hukum (legal plurality), namun pembangunan hukum di Indonesia masih
dominan pada sistem hukum nasional dan kurang memberi perhatian pada sistem
hukum adat, hukum agama dan juga mekanisme-mekanisme regulasi sendiri (self
regulation) yang ada dalam komunitas masyarakat di daerah (I Nyoman
Nurjaya, 2007).[4]
Negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya
sangat membutuhkan pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional dalam
rangka mendorong dan mendukung pembangunan di segala bidang. Meminjam istilah
Roscoe Pound bahwa “as tool as social engineering”, maka sesungguhnya
pembinaan dan pengembangan hukum nasional sudah semestinya dapat memberikan
arah dan jalan bagi hukum, masyarakat dan negara untuk saling terkait satu
dengan yang lainnya. Tentunya hal itu dapat terwujud jika semangat dalam
pembinaan dan pengembangan hukum nasional itu dilandasi dengan semangat dan
nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dengan tidak mengenyampingkan juga
nilai-nilai yang berkembang lainnya yang sesuai dengan kultur masyarakat
Indonesia.[5]
B.
IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan uraian
dalam latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan permasalahan sebagai
berikut:
Bagaimanakah penerapan dan pengaruh
Mazhab Sociological Jurisprudence
dalam mengakomodasi pemecahan problem pluralitas bangsa Indonesia dalam
pembangunan hukum nasional?
BAB II
TINJAUAN
PUSTAKA
A.
TINJAUAN
MENGENAI MAZHAB SOCIOLOGICAL
JURISPRUDENCE
Pendasar
mazhab ini dapat disebutkan, misalnya Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benyamin
Cardozo, Kantorowics, Gurvitch dan lain-lain. Inti pemikiran mazhab ini yang
berkembang di Amerika :[6]
“Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan
hukum yang hidup di dalam masyarakat”.
Sesuai disini berarti bahwa hukum
itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.[7]
Mazhab ini hendaknya dibedakan
dengan apa yang kita kenal dengan sosiologi hukum. Yang terakhir sebagaimana
telah diuraikan secara singkat pada bagian terdahulu merupakan cabang sosiologi
yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial. Sosiologi hukum tumbuh dan
berkembang di Eropa Kontinental. Sebagaimana dijelaskan oleh Roscoe Pound dalam
kata pengantar pada buku Gurvitch yang berjudul “Sosiologi Hukum” (sudah
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia) perbedaan di antara keduanya ialah
bahwa kalau sociological jurispudence
itu merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh
timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya sedang sosiologi hukum
adalah cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan
sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi
hukum tersebut disamping juga diselidiki sebaliknya pengaruh hukum terhadap
masyarakat. Yang terpenting adalah bahwa kalau sociological jurisprudence cara
pendekatannya bermula dari hukum ke masyarakat, sedang sosiologi hukum sebaliknya
dari masyarakat ke hukum.[8]
Mazhab ini mengetengahkan tentang
pentingnya Living Law-hukum yang
hidup di dalam masyarakat. Dan kelahirannya menurut beberapa anggapan merupakan
suatu sinthese dari thesenya, yaitu Positivisme hukum dan antithesenya Mazhab
sejarah. Dengan demikian, sociological
jurisprudence berpegang kepada pendapat pentingnya, baik akal maupun
pengalaman. Pandangan ini berasal dari Roscoe Pound yang intisarinya antara
lain : Kedua konsepsi masing-masing aliran (maksudnya positivisme hukum dan
mazhab sejarah) ada kebenarannya. Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian
akal dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah
pernyataan-pernyataan akal yang berdiri di atas pengalaman dan diuji oleh
pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pengalaman.
Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum. Hukum
adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan
wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang dalam masyarakat yang
berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu.[9]
Jadi, dengan kata lain janganlah
diulangi lagi kesalahan yang dianut para ahli filsafat hukum abad ke-18 yang
hanya memahamkan hukum sebagai perumusan akal semata-mata dan sarjana-sarjana
hukum mazhab sejarah beranggapan bahwa hukum hanyalah merupakan perumusan
pengalaman.[10]
Selain
itu menurut Sulistyowati
Irianto,
Sociological jurisprudence adalah
salah satu aliran dalam teori hukum yang digagas oleh Roscoe Pound, dan
berkembang di Amerika mulai tahun 1930-an. Mengutip Soetandyo
Wignjosoebroto (2002: 8-16), istilah “sociological” mengacu kepada pemikiran
realisme dalam ilmu hukum (Holmes), yang meyakini bahwa meskipun hukum adalah sesuatu yang dihasilkan
melalui proses yang dapat dipertangungjawabkan secara logika imperatif, namun the life
of law has not been logic, it is (socio-psychological) experience. Hakim yang bekerja haruslah proaktif membuat putusan untuk menyelesaikan
perkara dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan sosial. Dengan demikian
putusan hakim selalu dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dari pemikiran
inilah lahir doktrin baru dalam sociological jurisprudence tentang law is a tool of social engineering.[11]
B.
ETNISITAS
DAN PLURALITAS BANGSA
Pluralisme kultural merupakan ciri khas
masyarakat kontemporer dimana etnisitas tidak akan berakhir meskipun
modernisasi telah menggema dimana-mana. Identifikasi etnik seharusnya tetap dipertimbangkan
sebagai respon yang normal dan sehat
atas tekanan-tekanan ruang pasar yang mengglobal.[12]
Membangun masyarakat yang demokratis bagi
Indonesia merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Masyarakat Indonesia adalah
masyarakat pluralis dan multikultural. Indonesia terkenal dengan pluralitas
suku bangsa yang mendiami kepulauan nusantara. Di dalam penelitian etnologis
misalnya, diketahui bahwa Indonesia terdiri atas kurang lebih 600 suku bangsa
dengan identitasnya masing-masing serta kebudayaannya yang berbeda-beda. Selain
dari kehidupan suku-suku tersebut yang terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu,
terjadi pula konsentrasi suku-suku di tempat lain karena migrasi atau karena
mobilisasi penduduk yang cepat. Melalui sensus 2000 tercatat 101 suku bangsa di
Indonesia dengan jumlah total penduduk 201.092.238 jiwa sebagai warga Negara
(Suryadinata cs, 2003: 102). Kepulauan nusantara merupakan ajang pertemuan dari
agama-agama besar di dunia. Penyebaran agama-agama besar tersebut tidak
terlepas dari letak geografis kepulauan nusantara di dalam perdagangan dunia
sejak abad permulaan. Tidak mengherankan apabila pengaruh-pengaruh penyebaran
agama Hindu, Budha, Islam, Katolik, Kristen, serta agama-agama lainnya terdapat
di Kepulauan Nusantara. Setiap sub etnis di Indonesia mempunyai kebudayaan
sendiri. Kebudayaan berjenis-jenis etnis tersebut bukan hanya diperlihara dan
berkembang di dalam teritori di mana terjadi konsentrasi etnis tersebut tetapi
juga telah menyebar di seluruh Nusantara.[13]
Perubahan sosial di era reformasi telah melahirkan politik hukum
yang mempertegas diri bahwa ada kemauan politik menuju ke arah negara maju yang
bercirikan otonomi. Dengan diberlakukannya otonomi daerah segera memunculkan serangkaian
kebangkitan daerah, etnik, politik dan hukum. Menguatnya kesadaran akan peran
nilai-nilai lokal dalam menopang pembangunan yang berkelanjutan membawa dampak
dalam proses pembangunan hukum nasional. Hukum adat dan kearifan lokal sudah
semestinya dijadikan komponen dan sendi dari pembangunan hukum nasional.[14]
C.
PEMBANGUNAN
HUKUM NASIONAL
Upaya
menampakkan jati diri bangsa Indonesia dalam bidang hukum belum berhasil sesuai
dengan harapan dan cita-cita pembangunan hukum nasional Indonesia. Yaitu
mempunyai hukum nasional yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia
sebagaimana terekam dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945. Meskipun demikian, sudah ada usaha yang dilakukan oleh bangsa Indonesia
dalam rangka menuju cita-cita tersebut, yaitu adanya program Pembinaan Hukum
Nasional. Menurut Qodri Azizy, tidak adanya hukum nasional merupakan
salah satu problematika pembangunan hukum di Indonesia, dan pada hakekatnya
problematika itu telah mulai ada sejak awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia.[15]
Unifikasi
hukum dan pembentukan hukum melalui perundang-undangan dalam proses pembangunan
memerlukan skala prioritas. Dalam rangka memperhatikan skala prioritas yang
demikian, maka bidang-bidang hukum yang berhubungan dengan kepentingan publik
dan sosial dan bidang-bidang hukum yang langsung menunjang kemajuan ekonomi dan
pembangunan, perlu diprioritaskan dalam pembentukannya. Sedangkan bidang-bidang
hukum yang erat hubungannya dengan kehidupan pribadi, kehidupan spiritual, dan
kehidupan budaya bangsa memerlukan penggarapan yang saksama dan tidak
tergesa-gesa .[16]
Menyadari
pentingnya kodifikasi dalam rangka pembinaan hukum nasional khususnya dan
pembangunan nasional umumnya, dengan mengingat kebutuhan yang mendesak, maka
usaha ke arah kodifikasi dilaksanakan untuk seluruh atau sebagian lapangan
hukum tertentu secara bertahap, baik dengan undang-undang maupun dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Pengambilan/pengoperan hukum asing
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat diterima, asalkan hal tersebut
dapat memperkembangkan dan memperkaya hukum nasional.[17]
Pembangunan
di bidang hukum harus berdasar atas landasan cita-cita yang terkandung pada
pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana
kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang ditemukan dalam Pancasila dan
UUD 1945. Menurut Satjipto Rahardjo,
hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah
untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh
masyarakatnya. Dengan demikian, hukum tidak merupakan institusi tekhnik yang
kosong moral dan steril terhadap moral.[18]
Pembangunan
materi hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdi
kepada kepentingan nasional dengan penyusunan awal materi hukum secara
menyeluruh yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
khususnya penyusunan produk hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung
tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu
disusun program legislasi nasional yang terpadu sesuai dengan prioritas, termasuk
upaya penggantian peraturan perundang-undangan warisan kolonial dengan peraturan
perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan
hukum diselenggarakan melalui proses secara terpadu dan demokratis berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menghasilkan produk hukum hingga
tingkat peraturan pelaksanaannya. Dalam pembentukan hukum perlu diindahkan
ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan
kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku
di masyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Produk hukum kolonial harus diganti dengan
produk hukum yang dijiwai dan bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945.[19]
Pembangunan
aparatur hukum diarahkan pada terciptanya aparatur yang memiliki kemampuan
untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional serta ditujukan
kepada pemantapan kemampuan profesional aparatnya. Pembangunan aparatur hukum
dilaksanakan melalui pembinaan profesi hukum serta pemantapan semua organisasi
dan lembaga hukum agar aparatur hukum mampu melaksanakan tugas kewajibannya
yang mencakup penyuluhan, penerapan, dan penegakan serta pelayanan hukum secara
profesional dalam rangka pemantapan fungsi dan peranan hukum sebagai sarana
pengatur dan pengayom masyarakat. Kualitas dan kemampuan aparat hukum harus
dikembangkan melalui peningkatan kualitas manusianya, baik tingkat kemampuan
profesionalnya maupun kesejahteraannya, serta didukung oleh sarana dan
prasarana yang memadai.[20]
Penerapan
hukum dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi manusiawi
berdasarkan asas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan
kepastian hukum, meningkatkan tertib sosial dan disiplin nasional, mendukung
pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang mantap dan damai.[21]
Menurut
Satjipto Rahardjo, usaha untuk
membangun hukum Indonesia, maka pikiran, gagasan dan visi keilmuan dari para
akademisi adalah penting. Melakukan pembangunan hukum bukan hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan
seperti legislasi, yudikasi dan penegakan hukum, melainkan juga berfikir
tentang hukum itu sendiri. Kontribusi pikiran ini adalah dalam memberikan visi
dan pencerahan terhadap aksi-aksi yang dilakukan secara konkrit.[22]
Dengan
adanya arah pembangunan hukum nasional pada kodifikasi dan unifikasi hukum,
berarti akan mengarah pada pembentukan undang-undang. Idealnya tentu mampu
mengubah segala jenis undang-undang produk Kolonial Belanda untuk diganti
dengan undang-undang produk bangsa kita sendiri. Namun, kenyataannya hanya baru
mampu membuat undang-undang yang sifatnya ad hoc, sebagai upaya tambal
sulam. Sudah barang tentu, dengan selalu tidak pernah dilepaskan rumusan bahwa
pembangunan hukum nasional akan tetap menghargai hukum tidak tertulis dan nilai-nilai
yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, akan memberi arti meskipun pembangunan
hukum kita mengarah pada kodifikasi dan unifikasi, namun peran hakim tetap
besar, penting dan menentukan.[23]
Arah
pembangunan jangka panjang di bidang hukum sebagaimana yang tertuang dalam
Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dinyatakan bahwa pembangunan hukum
dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan
kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya
untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan
hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang
berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan
negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.[24]
Bentuk
hukum yang perlu disusun dan diperbarui tidak saja berupa Undang- Undang tetapi
juga Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan di
lingkungan lembaga-lembaga tinggi negara dan badan-badan khusus dan independen
lainnya seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Bank Indonesia, Komisi
Pemilihan Umum, dan sebagainya. Demikian pula di daerah-daerah, pembaruan dan
pembentukan hukum juga dilakukan dalam bentuk Peraturan Gubernur, Peraturan
Bupati dan Peraturan Walikota. Untuk menampung kebutuhan di tingkat lokal,
termasuk mengakomodasikan perkembangan norma-norma hukum adat yang hidup dalam
masyarakat pedesaan, dapat pula dibentuk Peraturan Desa. Di samping itu,
nomenklatur dan bentuk sistem hukumnya juga perlu dibenahi, misalnya, perlu
dibedakan dengan jelas antara peraturan (regels) yang dapat dijadikan
objek judicial review dengan penetapan administratif berupa
keputusan (beschikking) yang dapat dijadikan objek peradilan tata usaha
negara, dan putusan hakim (vonis) dan fatwa (legal opinion).[25]
BAB III
KASUS
A.
KASUS
I [26]
Contoh kasus terjadi pada masyarakat
Desa Bejijong Kabupaten Mojokerto yang melakukan integrasi nilai lokal ke dalam
hukum nasional dalam bentuk peraturan desa. Masyarakat Desa Bejijong, Kecamatan
Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur yang merupakan komunitas perajin
tradisional cor kuningan yang telah menjalankan aktivitas karya sejak puluhan lalu.
Selama ini mereka hanya menggunakan mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (self
regulation) untuk menjaga keteraturan sosial dalam praktek berkerajinan
sehari-hari. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perajin Desa Bejijong kemudian
merasa khawatir atas hasil karya-karyanya yang dijual ke pasaran tanpa
perlindungan hukum.
Kekhawatiran tersebut kemudian mendorong
masyarakat Desa Bejijong melakukan proses sosial berupa integrasi antara
nilai-nilai lokal yang telah mereka praktikkan dengan formalisme hukum nasional
yang sedang berjalan. Dengan inisiatif beberapa elemen pemerintah desa, mereka
menerbitkan ‘Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Patung Desa
Bejijong Nomor 6 Tahun 2004’ yang substansinya berasal dari konsensus bersama
komunitas perajin Desa Bejijong. Peraturan tersebut dibuat antara lain untuk
menjamin dan menumbuhkan kreativitas para perajin di Desa Bejijong. Perajin yang
kedapatan menjiplak karya perajin lain akan didenda sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah).
Masyarakat Desa Bejijong mendapat
inspirasi dari asas dan norma hukum Hak Cipta yang ada pada Undang-Undang Nomor
19 tahun 2002 tentang Hak Cipta; Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang
Desain Industri atau Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Merek, yang
merupakan rezim HKI yang dapat digunakan untuk melindungi karya-karya mereka.
Aturan tersebut dibuat secara otodidak, bersama-sama seluruh elemen masyarakat desa
dan kemudian hasilnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa Bejijong. Sampai saat
ini aturan tersebut masih ada dan
berhasil difungsionalisasikan secara efektif oleh masyarakat setempat.
B.
KASUS
II[27]
Keppres
Nomor 6 Tahun 2000 yang berisi pencabutan Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang
(pelarangan) agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina, dirayakan oleh
masyarakat Tionghoa dan Konghucu dengan gaya berbeda, tetapi tetap dalam satu
rasa euphoria.
Poin
ketiga dari Keppres itu memang menarik bahasanya “…Dengan ini penyelenggaraan
kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat Cina tanpa memerlukan izin
khusus sebagaimana berlangsung selama ini…” Tidak heran bila masyarakat
Konghucu bangga karena tanggal 31 Maret 2000 muncul Surat Mendagri (Surjadi
Soedirdja) Nomor 477/805/Sj yang ditujukan ke Gubernur dan Bupati/Walikota
seluruh Indonesia, untuk mencabut Inpres. Ditambah menyatakan SE Mendagri No.
477/74054 tanggal 18 November 1978 (petunjuk pengisian kolom “agama”) pada
lampiran SK Mendagri Nomor 221a/1975, tidak berlaku lagi. Kolom agama pada
lampiran itu (pencatatan perkawinan dan perceraian pada KCS) agar berpedoman
pada Instruksi Menag Nomor 4/1978.
Pembelaan
muncul dari Anly Cenggana bahwa barongsay konghucu itu ritus dan bukan seni
tari biasa. Terkait tidak jelasnya tradisi dan agama ini bertambah runyam
karena etnis Cina di Indonesia mengalami keterputusan alih generasi penguasaan
bahasa China-kitab, sementara banyak orang cina tempo dulu yang sudah meninggal
tanpa sempat mewariskan ilmunya lagi.
Terbitnya
keppres ini ternyata membawa perseteruan baru yang terjadi secara lintas agama,
tetapi satu etnis.
BAB IV
PEMBAHASAN
A.
PEMBAHASAN
MENGENAI PENERAPAN MAZHAB SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
TERKAIT PEMECAHAN PROBLEM PLURALITAS BANGSA INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM
NASIONAL
Dilihat
dari teori/ Mazhab Sociological
Jurisprudence , maka untuk kasus yang telah di bahas sebelumnya dapat dijelaskan
secara singkat sebagai berikut:
Hukum
yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau
yurisprudensi atau kombinasi keduanya. Di Indonesia sendiri yang paling
menonjol adalah perundang-undangan.[28]
Agar
dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat
berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu
sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran Sociological Jurisprudence, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai
dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat . jadi, mencerminkan nilai-nilai
yang hidup di masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan
tersebut akan tidak dapat dilaksanakan (bekerja) dan akan mendapat
tantangan-tantangan.[29]
Beberapa
contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti
mengubah sikap mental masyarakat tradisional ke arah modern, misalnya yang
terjadi dalam kasus pertama dan kedua tadi. Dalam kasus pertama, disini dengan
terbitnya Undang-Undang mengenai hak cipta telah mengubah pola pikir dalam
masyarakat Desa Bejijong Kabupaten
Mojokerto terkait perlindungan hukum hak cipta kerajinan patung yang mereka
buat. Mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (self regulation) yang
diterapkan masyarakat Desa Bejijong Kabupaten Mojokerto untuk menjaga keteraturan
sosial dalam praktek berkerajinan sehari-hari merupakan suatu integrasi nilai
lokal ke dalam hukum nasional tersebut telah tepat. Namun seiring dengan
perkembangan zaman, perajin Desa Bejijong kemudian merasa khawatir atas hasil
karya-karyanya yang dijual ke pasaran tanpa perlindungan hukum. Oleh karena itu
penerapan Mazhab Sociological
Jurisprudence terkait pembuatan peraturan perundang-undangan telah berhasil
dalam kasus ini, karena kesadaran hukum masyarakat ini timbul setelah adanya sosialisasi
Undang-Undang HKI tentang Hak Cipta. Yaitu untuk mengubah sikap tradisional ke
modern yang sadar akan hukum.
Untuk
kasus kedua, disini peranan Mazhab Sociological
Jurisprudence yaitu dalam menerapkan hukum yang baik disesuaikan dengan
kondisi yang ada didalam masyarakatnya. Di Indonesia yang terkenal sebagai
negara yang plural/ memiliki kemajemukan budayanya, salah satunya budaya/
kepercayaan Konghucu maka disini dengan hadirnya Keppres Nomor 6 Tahun 2000
yang membolehkan adanya kepercayaan konghucu maka peraturan tersebut harus
mengakomodasi keinginan dari pemeluk kepercayaan konghucu tersebut. Namun,
permasalahan yang muncul aturan tersebut belum memenuhi seluruhnya keinginan
dari penganut kepercayaan konghucu. Oleh karena itu peranan dari mazhab ini
perlu diterapkan karena jika tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat penganut kepercayaan konghucu, maka akibatnya ketentuan aturan
tersebut tidak akan berjalan dengan efektif dan akan mendapat
tantangan-tantangan.
Keppres
Nomor 6 Tahun 2000 dan SE Mendagri yang mengikutinya masih dianggap kurang oleh
beberapa masyarakat Konghucu, yaitu tidak dicantumkannya nama agama mereka pada
kolom agama di beberapa daerah (kasus Anly Cenggana di Surabaya) padahal di
Jakarta bisa dilakukan (kasus Chandra Setiawan). Kolom agama dalam KTP itu
sebaiknya dihilangkan saja, seperti penghilangan kolom “perkawinan” dalam KTP
Surabaya (yang bisa disalahgunakan untuk over-poligami).[30]
Agar
peranan dan fungsi dari Mazhab Sociological
Jurisprudence dapat terealisasi dalam kasus ini, Keppres Nomor 6 Tahun 2000
harus dilengkapi dengan kritik atas rasisme dengan mendorong terciptanya
Undang-Undang Anti Diskriminasi. Tanpa undang-undang ini maka basis massa
Konghucu tidak akan bisa keluar dari keluh kesah.[31]
Dengan menguatnya peran dan kapasitas
kearifan lokal dalam masyarakat serta kebiasaan-kebiasaan yang timbul, sistem
hukum nasional juga harus bersiap memberikan ruang untuk menghadapi situasi
yang disebut oleh Holleman sebagai hybrid law atau unnamed law. Hybrid
law atau unnamed law adalah situasi dimana tumbuh bentuk hukum-hukum
baru yang tidak dapat diberi label sebagai hukum negara, hukum adat atau hukum
agama. Pada perkembangannya saat ini dapat dilihat di beberapa daerah di
Indonesia telah banyak upaya melembagakan hukum adat ”baru” dengan format hukum
negara, yaitu menjadi peraturan daerah atau peraturan desa mengikuti struktur
formal dan logika hukum negara.[32]
Menurut Otje Salman, sistem hukum agar dapat berfungsi lebih baik, maka ada
empat hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu masalah legitimasi,
interpretasi, sanksi, dan yuridiksi. Salah satunya mengenai permasalahan
legitimasi yang menjadi landasan bagi pentaatan kepada aturan-aturan.[33]
Oleh karenanya kedua kasus tersebut dapat menjadi pelajaran pembuat aturan agar
aturan tersebut dapat diterima oleh masyarakatnya.
BAB
V
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
Terkait dengan permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa
peranan Mazhab Sociological Jurisprudence
Dilihat dari contoh kasus diatas, maka penting
nya penerapan Mazhab Sociological Jurisprudence dalam hal pembuatan peraturan
perundang-undangan karena undang-undang atau aturan yang dibuat harus
berdasarkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakatnya. Karena jika tidak
dibuat berdasarkan hal tersebut aturan yang dibuat itu akan mendapat
tantangan-tantangan seperti yang terdapat dalam kasus II. Pemerintah masih
belum serius mengangkat tema kebijakan yang berfokus pada problem dan konflik
etnik yang sampai saat ini belum mampu memberikan kontibusi bagi
pengakomodasian masyarakat yang berbeda beda latarbelakang etnisnya.
Selain itu, peranan Mazhab Sociological
Jurisprudence dalam pembangunan hukum nasional. Dalam artian peraturan
perundang-undangan dibuat sebagai sarana pembaharuan masyarakat seperti yang
terdapat dalam contoh kasus I, disini aturan dapat mengubah sikap mental
masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang sadar akan pentingnya hukum
sehingga hal itu dapat memecahkan problem masyarakat plural yang ada di
Indonesia.
B.
SARAN
Pemerintah harus dapat mengakomodasi kehendak masyarakat dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya sehingga pemikiran
dari Mazhab Sociological Jurisprudence yang
tercermin dalam aturan perundang-undangan dapat terealisasi sepenuhnya.
DAFTAR PUSTAKA
A.
BUKU-BUKU
Anom Surya Putra. Teori Hukum Kritis, Struktur Ilmu dan Riset
Teks. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2003
Lili Rasjidi. Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti. 2004.
Otje Salman. Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali. Bandung:
PT Refika Aditama. 2005
B.
LAIN-LAIN
(Jurnal, Disertasi, website, dll)
Ali Imron, Kontribusi Hukum Islam terhadap Pembangunan Nasional, Disertasi,
Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang, 2008.
Hendra
Wahanu Prabandani, PEMBANGUNAN HUKUM BERBASIS
KEARIFAN LOKAL, Jurnal Biro Hukum
Bappenas, E D I S I 0 1 / TA H U N
X V I I / 2 0 1 1
Sulistyowati
Irianto, Memperkenalkan
Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya,
http://bphn.go.id,
2014.
Oksep Adhayanto, Jurnal : Rekonstruksi
Nilai-Nilai Masyarakat Lokal dalam Semangat
Otonomi Daerah Menuju Penguatan Sistem Hukum Nasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja
Ali Haji, 2014.
[1]
Hendra Wahanu Prabandani, Pembangunan Hukum
Berbasis Kearifan Lokal, Jurnal Biro Hukum Bappenas, Edisi 01/ Tahun XVII/2011,
hlm. 29.
[2] Ibid,
[4] Ibid, hlm. 30
[5] Oksep Adhayanto, Jurnal : Rekonstruksi
Nilai-Nilai Masyarakat Lokal dalam Semangat Otonomi Daerah Menuju Penguatan
Sistem Hukum Nasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji,2014. hlm. 268
[6] Lili Rasjidi, Dasar-dasar filsafat dan teori hukum, PT
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hlm. 66
[7] Ibid
[8] ibid
[9] Ibid, hlm. 67
[10] ibid
[11]
Sulistyowati Irianto, Memperkenalkan
Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya, http://bphn.go.id,
hlm. 4-5, diunduh tanggal 21 Mei 2014 pukul 08.48 WIB.
[13]. Farida Hanum, Jurnal: Pendidikan
Multikultural dalam Pluralisme Bangsa, http://eprints.uny.ac.id , hlm. 2, diunduh tanggal 21 Mei
2014 jam 09.48 WIB.
[15] Ali Imron, Kontribusi Hukum Islam terhadap Pembangunan
Nasional, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang, 2008.
hlm. 106
[16] ibid
[17] Ibid, hlm. 107
[18]
ibid
[19] ibid
[20] Ibid, hlm. 108.
[21] ibid
[22] Ibid, hlm. 109.
[23] ibid
[24] ibid
[25] Ibid, hlm. 114-115.
[26] Oksep Adhayanto, op.cit, hlm. 269
Tidak ada komentar:
Posting Komentar